Jawaban & Penjelasan:

Pada era Orde Baru, pemerintah Indonesia memiliki beberapa kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

1. Pengamanan Ketertiban dan Keamanan (PKK) sebagai program pemberantasan kejahatan. PKK dibentuk pada tahun 1966 sebagai upaya untuk memberantas kelompok-kelompok yang dianggap merusak ketertiban dan keamanan nasional. Program ini melibatkan polisi, militer, dan masyarakat sipil.
2. Pembentukan Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) pada tahun 1969 sebagai lembaga koordinasi dalam menangani isu-isu keamanan nasional. Kopkamtib memiliki wewenang yang sangat besar dalam menangani masalah keamanan, bahkan di luar kewenangan polisi dan militer.
3. Pembentukan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) pada tahun 1974. ABRI merupakan gabungan dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pertahanan dan keamanan nasional.
4. Operasi Pamungkas (Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI) pada tahun 1965 sebagai upaya untuk menumpas gerakan komunis yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional pada saat itu.
5. Program Penegakan Hukum dan Keamanan (Gakkum) sebagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum dan keamanan nasional. Program ini melibatkan kerja sama antara polisi, militer, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dalam menangani masalah keamanan nasional.

Meskipun beberapa kebijakan tersebut berhasil meningkatkan stabilitas dan keamanan nasional pada saat itu, namun ada juga yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Beberapa kebijakan tersebut telah dicabut atau direformasi pada era reformasi.

Semoga membantu ≧◉ᴥ◉≦