Jawaban:

Pada masa Hindu Buddha di Indonesia, hubungan antara pusat dan daerah sangat erat terkait dengan pemberian upeti. Pusat pada masa itu adalah kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, Kerajaan Mataram di Jawa, dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sedangkan daerah di Indonesia merupakan daerah-daerah kecil yang diperintah oleh raja-raja kecil atau kepala suku.

Pada masa itu, raja-raja kecil di daerah-daerah harus membayar upeti kepada kerajaan pusat sebagai bentuk pengakuan kekuasaan dan ketaatan. Upeti yang dibayarkan bisa berupa barang, seperti emas, perak, atau hasil bumi, maupun dalam bentuk tenaga kerja atau jasa.

Pemberian upeti pada masa Hindu Buddha juga terkait dengan adanya sistem suzerenitas, yaitu hubungan di mana daerah kecil mengakui kekuasaan dan wewenang raja besar. Dalam sistem ini, raja besar memberikan perlindungan kepada daerah kecil dan diakui sebagai pemimpin tertinggi. Sebagai imbalannya, daerah kecil harus membayar upeti dan menyerahkan kekuasaannya kepada raja besar.

Selain itu, pemberian upeti pada masa Hindu Buddha juga terkait dengan adanya sistem perdagangan. Kerajaan pusat memerlukan barang-barang dari daerah kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini, upeti yang dibayarkan oleh daerah kecil dianggap sebagai pajak perdagangan yang harus dibayar kepada kerajaan pusat.

Dalam kesimpulannya, pada masa Hindu Buddha, hubungan antara pusat dan daerah sangat erat terkait dengan pemberian upeti. Pemberian upeti tersebut dijadikan sebagai bentuk pengakuan kekuasaan dan ketaatan oleh daerah kecil kepada kerajaan pusat, serta sebagai bentuk pajak perdagangan yang harus dibayar oleh daerah kecil.