3. Sejak lahirnya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang membuat peraturan sendiri yang digunakan untuk mengatur kebijakan di daerahnya. Namun hal ini memunculkan permasalahan baru dimana seringkali kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah berbeda atau bahkan bertentangan dengan kebijakan yang ada dan dibuat oleh pemerintah pusat. Gambarkan dan berikan analisis mengapa lahirnya suatu kebijakan di daerah dapat memunculkan ketegangan dan menyebabkan munculnya konflik antara pemerintah pusat dan daerah! 25 4. Penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan amanat perundang-undangan dalam konteks politik. Hal ini menjadikan aparat pemerintah di daerah harus mampu menjalankan roda politiknya masing-masing agar kebijakan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Namun seringkali terdapat oknum-oknum pejabat di daerah justru mempergunakan sumber-sumber kekuasaan politik untuk guna mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok-kelompok tertentu. Kemukakan dengan melakukan analisis peta konflik penguasaan sumber daya alam di daerah yang dijadikan sumber kekuasaan politik elite, berikan contoh kasusnya! ​